gontha.com

Diskusi / rekomendasi PDB - Christianto Wibisono

Writer :Christianto Wibisono
Publisher :Pusat Data Bisnis Indonesia
Updated :25.08.2014 00:00

Pusat Data Bisnis Indonesia

Pusat Data Bisnis Indonesia : Selasa 26 Agustus 2014

 

Diskusi ANATOMI EMPIRIS HISTORIS KABINET G20 dan RI.

Pusat Data Bisnis Indonesia menyelenggarakan diskusi ANATOMI EMPIRIS & HISTORIS KABINET G20 DAN RI untuk memberdayakan segenap kekuatan Indonesia Inc yang tahun 2015 dibawah Presiden ke-7 akan memasuki era baru sebagai member of the One Trilion Dollars Club GDP.

* Dengan APBN 2015 Rp. 2020 triliun yang lebih banyak konsumtif untuk internal pemerintah sendiri maka yang diperlukan adalah kabinet yang profisien sehingga kebijakan yang diambil akan mendayagunakan kekuatan non pemerintah, seperti BUMN, Korporasi nasional maupun asing dan entitas sosial entrepreneur (NGO yang produktif kreatif) dan masyarakat yang nilainya Rp. 8.000 triliun lebih.

· Kabinet tidak boleh dianggap sebagai sapi perah sumber rezeki untuk birokrat dan politisi menjadi predator pemungut rente masyarakat Melainkan sebagai  sumber kabajian “industri kebijakan” yang memfasilitasi dan memobilisasi serta mendayagunakan kekuatan birokrat yang Rp. 8.000 triliun diluar APBN.

· PDBI  mengulangtegaskan dalil pakar fisika Davide Castelvecchi di majalah Science News  9 Mei 2008 berjudul The Undeciders. : “ More decision makers bring less efficiency. Researchers have found an inverse correlation between a country’s level of development and cabinet size: the more developed a country is, the smaller is its cabinet.”  Kesimpulan utama:

1. Delapan negara dengan ekonomi diatas US$ 1 triliun punya kabinet ramping 15-19  dibawah 20 orang. Rekor 3 negara dengan kabinet diatas 50 orang adalah Afrika Selatan  (71) , Malaysia (66) dan Indonesia (62) GDPnya  belum menembus US$ 1 triliun. Dalam pendapatan per kapita maka kelompok negara berpendapatan tinggi rata rata kabinetnya dibawah 30 orang sedang RI termasuk nomor buncit.

2. AS hanya memiliki 15 menteri  kabinet tapi Presiden mengendalikan Executive Office of the President (EOP) yang strategik, bereaksi cepat tanggap. Seyogyanya Wantimpres yang direformasi menjadi lembaga kepresidenan proaktif difungsikan menjadi EOP menjamin sinergi kabinet. 

3. Berdasarkan riwayat historis jatuh bangunnya kabinet RI yang pernah mencapai rekor 104 menteri (Kabinet Dwikora II 24 Feb-28 Maret 1966) maka RI era Jokowi dalam kompetisi dengan G20 cukup memiliki 17 kementerian. PDBI mengusulkan kepada MURI asuhan saudara Jaya Suprana untuk mencatat kabinet 100 menteri Bung Karno sebagai pemegang rekor dunia (bukan hanya Indonesia).  Bahkan sepanjang zaman pasti tidak akan ada kabinet 100 menteri.  Rekor kedua Bung Karno ialah  Kabinet Dwikora ini pada 7 Januari 1965 menjadikan RI satu satunya negara didunia yang pernah keluar dari PBB meski hanya bertahan 21 bulan dan harus masuk kembali pada 28 September 1966. Naasnya 15 menteri kabinet ini termasuk Waperdam I dan III Dr Subandrio dan Dr Chairul Saleh ditahan oleh Jendral Soeharto 18 Maret 1966. Subandrio memperoleh grasi dari vonnis pidana mati, sedang Chairul Saleh wafat tanpa diadili karena serangan jantung.

Berdasarkan termuan tersebut PDBI mengusulkan perampingan kabinet Jokowi cukup dengan 17 Kementerian guna menjamin sinergi smart governance yang assertif,  kreatif , proaktif dan profisien.

Perampingan Kabinet versi PDBI

No

Menteri

Mencakup

Fungsi

1.

Luar Negeri

 

Mengoptimalkan diplomasi total untuk kepentingan nasional Indonesia di forum internasional dengan skala prioritas ASEAN, Brasil-Rusia-India-China, G-20, perubahan iklim dan perdamaian Timur Tengah

2.

Dalam Negeri

Urusan Badan Pertanahan Nasional

Membenahi sistem identifikasi nasional termasuk daftar pemilih, dan sertifikasi tanah terpadu.

3.

Pertahanan

 

Melancarkan operasi rekonsiliasi nasional untuk mempertahankan eksistensi dan survival dari bahaya failed state melalui pendekatan perang persepsi di samping membenahi optimum defense capabilities.

4.

Hukum dan HAM

 

Menuntaskan Rekonsiliasi Nasional bersama Menhan.

5.

Keuangan

 

Memanfaatkan posisi dan peluang RI sebagai anggota G-20 demi kepentingan nasional dan target strategis Indonesia pada 2025.

6.

Perekonomian

 Perindustrian dan Perdagangan

Menggerakkan sektor riil secara all out dalam sinergi dengan kebijakan fiskal Depkeu dan moneter BI.

7.

Pertanian

 

Mentargetkan RI sebagai gudang pangan dan energi alternatif.

8.

Kehutanan

Lingkungan Hidup

mengintegrasikan sektor kehutanan sebagai factor produksi dan sektor lingkungan pelestarian hutan yang harus memperoleh pembeayaan global.

9.

Energi dan Sumber Daya Alam

 

Mengelola sumber daya alam, energi dan mineral, menghindari pelbagai kasus ala kegagalan Pertamina, dan memanfaatkan asset nasional secara optimal

10.

Perhubungan

Pariwisata

Menjamin keterkaitan RI dalam Trans Asia Network.

11.

Pekerjaan Umum

Urusan Perumahan

Mengintegrasikan urusan perumahan.

12.

Pendidikan dan Ristek

Kebudayaan

 

13.

Agama

Urusan Pemuda, dan Olahraga

 

14.

Maritim

Telekomunikasi

Kelautan, Perikanan, Bioteknologi

15.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga

 

 

16.

Menteri Pendayagunaan Aset Nasional

Urusan BUMN, BKPM dan Bappenas

Kementerian ini benar-benar akan menjadi penggerak utama investasi sektor riil secara proaktif, kreatif, dan simultan melalui BUMN,BKPM, dan kekuatan ekonomi bisnis nasional dan Internasional yang bermitra dengan Indonesia. Diarahkan untuk mengembangkan potensi Sovereign Wealth Fund Indonesia.

17.

Menteri  Sumber Daya Manusia

Urusan menteri sosial, UKM, pendayagunaan aparatur negara, dan tenaga kerja

 

18.

Menteri Sekretaris Negara

Merger dengan Seskab

Kantor Kepresidenan

Kantor Kepresidenan berperan aktif dengan mengintegrasikan fungsi UKP4, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet  menjadi lembaga penunjang utama pelaksana fungsi kepresidenan dan memantau mekanisme kabinet secara institusional sehari hari untuk menjamin delivery program secara tuntas (blusukan secara virtual, CCTV dan interoffice televideoconference.

Wantimpres diproaktifkan dan diikutsertakan dalam persidangan kabinet untuk memberi masukan seperti Council of Economic Advisers White House. 

Wantimpres dapat demerger dengan Dewan Ketahanan Nasional dalam jangka menengah panjang seperti National Security Council White House.

Anggota Wantimpres dapat dimungkinkan menjadi Utusan Khusus untuk program spesifik tertentu yang memerlukan koordinasi dan sinergi antar kementerian lembaga.

Presiden mempunyai prerogative untuk menunjuk Utusan Khusus diluar anggota Wantimpres atau Menteri kabinet yang berlaku selama eksekusi program spesifik tersebut hingga tuntas. Masa tugas Utusan Khusus sedikitnya 1 tahun selambatnya 2 tahun.

PDBI akan mengusulkan trobosan pendayagunaan asset nasional yang berada di offshore center setara APBN Rp. 2000 trilyun dengan repatriasi kedalam sistem perbankan Indonesia yang sangat memerlukan arus dana investasi luar mengingat posisi LDR (loan to deposit ratio) sudah 91% yaitu Rp. 3.430 triiliun dari Rp 3.763 triliun dana pihak ketiga perbankan Indonesia.

Acara diskusi Anatomi Empiris Historis Kabinet G20 dan RI ini akan dilangsungkan di gedung Annex Wisma Nusantara jl MH Thamrin 59 hari Selasa 26 Agustus 2014 jam 14.00-16.00.

 

Copyright © 2005 Gontha.com, All Rights Reserved