gontha.com

Menghapus Korupsi Di Indonesia

Writer :Peter F Gontha
Publisher :Gontha.com
Updated :8.04.2000 00:00

Gontha.com
Korupsi sangatlah sukar untuk diberantas. Mengapa? Sudah mengakar katanya. Kalau, tidak salah, sekitar tahun 1957-1958, pada zaman rezim pemerintahan Presiden Soekarno, telah dimulai upaya untuk “memberantas” korupsi. Banyak kampanye yang diadakan untuk memberantas korupsi antara lain dengan pidato-pidato Bung Karno yang selalu membara dan membangun semangat rakyat untuk mengejar Koruptor itu. Disemua pojok jalan, persimpangan, jalan raya, di atas gedung gedung terlihat poster, spanduk, bentangan-bentangan kain yang besar yang bertuliskan :

ADILI KORUPTOR !!!!!
GANTUNG KORUPTOR !!!!!
HUKUM MATI KORUPTOR !!!!!

Pokoknya Ngeriiiii……, Tapi sayangnya hanya sebatas ngeri membayangkan bagaimana rasanya dihukum gantung.

Maksudnya Koruptor disini siapa sich sebetulnya???. Apakah anggota kabinet 100 Menteri, atau Presidennya, apakah para pejabat eselon 1 atau 2 atau 3? Pada saat itu belum ada Eselon Eselon-nan. Ataukah mereka yang ditempatkan pada perusahaan perusahaan milik Negara atau milik Belanda yang di nasionalisasi atau ... pengusahanya?

Kalau pada zaman Orde baru, sama sekali tidak pernah ada istilah dihukum atau digantung, yang ada :”Ya sudah, jadi Dubes saja atau carikan kedudukkan komisaris saja di BUMN", tentunya BUMN yang masih jalan dan masih bisa di perah. Soalnya yang mau pecat, atasan-atasannya juga takut, wong dia korupsinya jauh lebih besar.

Pada saat itu perusahaan perusahaan yang dinasionalisasikan antara lain adalah seperti : Lindeteves, Borsumij Wery, Geo Wery, yang antara lain menjadi Panca Niaga, Cipta Niaga , Dharma Niaga. Ada lagi Shell, yang menjadi Permina kemudian Pertamina, ada Eskonto Bank, Nederlandsche Handels Bank, yang kalau tidak salah menjadi Bank Eksim dan Bank Dagang Negara dsb.nya.

Ada lagi “onderneming-onderneming” yang dinasionalisasi. Onderneming itu adalah seperti PTP, perusahaan perkebunan Karet dsb.nya.

Kemudian ada lagi para pengusaha jang dekat dengan kekuasaan yang pada saat itu memegang peranan seperti : Grup keluarga Pangabean dengan P.T.Piola-nya. Ada Jusuf Muda Dalam, Grup Bram Tambunan. Ada Group Bakrie, dan Soedarpo. Ada Group pedagang pedagang keturunan Tiongha yang mengontrol import makanan dll. Kalau Grup Bakrie dan Soedarpo cukup survive tapi sekarang juga ……..gimana ya……?

Kalau zaman Presiden Soeharto….. yah… begitulah…. Nama pengusahanya lebih banyak…….. dan juga hancur semua. Justru yang tidak pernah terlihat berphoto dengan Presiden dan Menteri, pengusahanya yang sekarang jalan terus. Lainnya hancur semua. Yang bisa hidup …. Ya… Gudang Garam, Jarum, yang tidak pernah kelihatan di Istana…. Ada juga yang kelihatan hanya sekali sekali…. Rusaknya sedikit saja… contoh : Sampoerna…. Tapi kan ok lagi sekarang. Jadi kalau sering kelihatan didekat penguasa…. Pasti nantinya hancur.

Bagaimana dengan Bapak Bapak pejabat kita yang selalu main Golf dengan kelompok keturunan di lapangan Golf Kapuk, Ranca Maya , dll . (pasti banyak yang marah tapi apa boleh buat).

Siapa yang korupsi, siapa yang akan digantung. Orang dari kelompak mana yang sebetulnya dianggap koruptor. Apa cukup dengan menakut-nakuti mereka bahwa akan dihukum mati atau digantung. Bisa "I-ya", dan juga bisa juga "tidak". Sekarang semua perusahaan itu, semua tanpa terkecuali, sudah hancur, bahkan hampir hancur total.

Pertamina - semua tahu disana terjadi korupsi habis-habisan. Di Perbankan, BDN, EKSIM, BBD, BAPINDO, dsb.nya. Saya tahu betul korupsi yang terjadi pada semua jajaran didalam masing - masing bank tersebut. Semua PTP… perusahaan perkebunan …… "hancur"…..tapi masih jalan. Mungkin karena Indonesia tanahnya subur maka usaha terseut masih dapat berjalan terus. Tapi rata rata kinerja kerjanya boleh dikatakan, “BOBROK”. Mengapa…… bukan karena tidak bisa tapi karena kepentingan pribadi para pimpinannya yang lebih menonjol ….. minta ampun. Bagaimana tidak….. mereka mau jadi Dirut saja harus keluar uang.

Berapa banyak???……

Pokonya banyak dech… saya pernah mencoba membantu salah seorang untuk masuk kedalam jajaran pimpinan sebuah Instansi. Pokoknya seru!

Jadi pertanyaan saya : Dimana mantan para Pimpinan, Direksi yang menghancurkan semua perusahaan itu. Apa perlu dikejar, atau dihukum? Saya rasa tidak perlu, diberikan pemutihan saja, kalau tidak alangkah penuhnya ruang sidang / pengadilan kita yang nistaya akan memperkaya para pelaksana hukum kita. Penjara juga tidak cukup saya rasa. sudah terlalu penuh.

Ngomong-ngomong : Selama pemerintahan orde baru belum pernah ada "peresmian" penjara baru ya?....aaach ngenye ini...!!!

Mari kita perhatikan Direktur Utama Pertamina yang sekarang, lupa saya namanya, berapa kekayaannya sekarang, dan berapa kekayaannya nanti 3 - 4 tahun lagi?

Tapi, jangankan perusahaan Pemerintah, yang kebanyakan Eks jaman Belanda dan dari era Presiden Soekarno. Lihat saja Grup Piola, Bakrie, Soedarpo, semuanya sudah kembang kempis, ataupun sudah tidak ada sama sekali.

Jadi menurut hemat saya, sama saja, semuanya, atau semua mereka ini memang tidak mampu atau memang asal mulanya koruptor semuanya. Menurut hemat saya yang terachir. Sifat korupsinya lebih menonjol dari pada sifat profesinya. Semua perusahaannya hancur, tapi ……..ampun, kalau kita lihat pemilik atau pimpinan perusahaannya, begitu berkuasa langsung susah kita hubungi dan begitu berhenti dari jabatannya ……terlihat kehebatannya, maksudnya kalau dilihat dari segi kekayaanya………

Jadi: Siapa yang Salah?

Tapi bagaimana ya…? Anak anak zaman sekarang, bahkan masih di SD saja sudah diajar orang tuanya untuk memberikan kepada Gurunya, supaya “punten”-nya (angka kelasnya) bagus……

Hancuuuuuu.......r sudah moral bangsa kita!

Kebetulan Guru juga perlu uangnya, soalnya butuh kan.

(Siapa yang salah????? Menurut saya tidak ada!!). Sistim kita yang harus dibenahi.

Yang salah menurut saya adalah justru bukan pimpinan Pemerintahan, tapi justru para anggota Legislatip, yang tidak melakukan penertiban melalui pembuatan Undang -Undang yang baru maupun eksekusi dari pada Undang – Undang tersebut.

Bayangkan, memang bangsa kita ini “Ngetop Banget”….. semua usaha besar sanggup kita hancurkan tanpa ada sisa. (sisa = relatip tentunya).

Kembali kepada klasifikasi koruptor. Bagaimana dengan para Pegawai Negri rendah, seperti Office Boy (Pelayan Kantor), Sekretaris, Sopir, “Ajudan” dsbnya. Saya tahu betul bahwa melalui sekretaris (tapi tidak semua kok!), atau office Boy dengan Rp.500.000 saja dengan gampang kita bisa mendapatkan copy surat keputusan Menteri, risalah rapat Kabinet, Jadwal perjalanan pegawai tinggi pemerintahan, Agenda pimpinan perusahaan BUMN, Memo-memo Intern lembaga pemerintahan, disposisi menteri ..... menteri? Disposisi Presiden saja bisa kok, dsb.nya.

Jadi untuk apa menaikkan gaji mereka (pegawai negeri kelas office Boy , yang bikin photo copy) dengan 100% ini kalau pendapatan mereka sekarang saja bisa mencapai Rp. 2. juta per bulan.

Kalau tingkat Menteri atau eselon satu. Wach isteri pengusaha tahu betul…… temenin isteri menteri belanja di London, New York, Paris (he…. he….. he…. isteri pengusaha kebetulan dapat uang dari suaminya untuk antar sini antar sana, senang belanja juga, dan kalau bisa si suaminya, si pengusaha oleh isterinya di korup juga, bilangnya….. “wach Pa: ibu menteri minta dibeliin ini dan itu”, padahal si isterinya pengusaha sendiri juga korup juga…uangnya masuk kantong sendiri …….memang hancur moral kita sudah….)

Kalau Bapaknya, dia yang mengantar Menterinya, atau Direktur Banknya, atau Direksi perusahaan BUMN nya, diperjalanan………sama sama pata-cengke’………alias …. sudahlah!,………… nanti saya kena juga lagi.

Apakah si satpam di kantor pemerintahan juga dikategorikan sebagai koruptor, karena selalu menyediakan tempat yang enak bagi Bos Bos yang akan bertemu pegawai tinggi pemerintahan.

(Tamu harusnya hanya boleh parkir di tempat parkir Umum yang sudah disediakan tanpa terkecuali. Bagaimana dengan contohnya para karyawan Garuda yang selalu melakukan manipulasi overweight, dan reservasi penerbangan.)

Bagaimana dengan si Polisi lalu lintas yang dengan sengaja menjebak para pemakai jalan, dengan bersembunyi dibalik pohon, untuk menangkap mereka yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan lalu lintas.

Apakah mereka semua termasuk kategori Koruptor?

Jadi dengan kita menaikkan gaji pegawai negeri masalah korupsi tidak akan tertanggulangi bahkan hanya akan menambah beban Negara saja. Yang harus dilakukan pemerintah sebetulnya mudah.

(Ini cara gampang lho. Ngomongnya gampang mungkin pelaksanaannya sulit. Tapi kita kan sebagai penulis kan gampangnya saja, nanti pemerintah yang laksanakan….. kalau sulit ya…. Urusannya mereka …….ini biasa adalah kata kata pengamat politik, ekonomi, dan pengamat Sosial!!!!)

Sebelum saya teruskan, saya mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung, tapi kan ini omomg kosong saja kita di Gontha.com.

Jadi begini jalan ceritanya:

Pemerintah membangun 3 penjara masing masing berkapasitas 200 Napi saja, satu di lampung (atau Sumsel), satu di Jawa Timur, dan satu di daerah DKI.

Setiap Penjara dibuat khusus untuk kelompok kelompok dibawah.

Pengusaha yang melakukan ini dianggap semi-pidana. Penjara di Lampung khusus dibuat untuk pengusaha yang korup, berkolusi dengan pejabat, atau pengusaha yang bermaksud me”nyogok” penguasa. Dihukum cukup 6 bulan, betul - betul tidak boleh keluar penjara, tidak bertemu keluarga, disuruh berolah raga supaya sehat jasmaniah dan sadar akan perilakunya merugikan masyarakat, didenda minimal $500.000 (lima ratus ribu Dolar US), yang akan dipakai untuk memelihara dan biaya operasionil ke tiga penjara tadi), dimasukkan daftar hitam pengusaha, tidak diperkenankan lagi mendapatkan kredit bank, dan diberikan ajaran, “bukan Pancasila tapi pendidikkan moral kehidupan”. Nama Istri, Anak, Mantu, Cucu Mertua dan Orang tua di muat di koran. Lokasi: Sumatra Selatan.

Penguasa atau pegawai pemerintah, dari Presiden sampai lurah dan mereka yang bekerja didalam infrastruktur pemerintahan: Dihukum minimal 12 bulan dan maksimal 24 bulan. Kreteria Korupsi tidak perlu telalu diperdebatkan, pokoknya siapa saja yang menerima bayaran bukan sebagai imbalan dalam melakukan pekerjaannya seperti tertuang didalam diskripsi jabatan resminya dianggap korupsi.
Hukuman : Diberhentikan dengan tidak hormat. Nama Istri, Anak, Mantu, Cucu Mertua dan Orang tua di muat di koran. Lokasi: Jawa Timur.

Pegawai yang membocorkan rahasia Negara yaitu Office Boy dan sekretaris sampai situkang bikin kopi dihukum 3 bulan, karena kalau terlalu lama penjaranya nanti terlalu penuh. Namun sebelum masuk penjara, dipecat dengan tidak hormat.

Hukuman : sama seperti diatas, namun mungkin masih diberi pengampunan, yaitu boleh bekerja kembali dilembaga pemerintahan dimana ia ketahuan melakukan tindak pidana Korupsi. Pengampunan karena faktor manusiawi, namanya juga orang kecil.

(Tapi kadang kadang yang kecil ini juga suka lebih macam macam lho!!!! Jangan salah.)

Lokasi tahanan : daerah JABOTABEK saja, supaya kalau keluar pagi dari penjara, masuk malam hari lagi (sipir penjara jkan bisa diajak kerja sama) masih dapat jalan jalan ke Plaza Senayan.

Semua mereka yang pernah ditahan ini pada KTP-nya ditulis "ETKNE" singkatan dari “Eks-Tahanan-Koruptor berat-Napi-Ekonomi”

Mereka semua jangan dimasukkan didalam satu penjara dan tentunya dipisah dari penjara yang menahan para kriminal berat, Tapi kalau korupsinya kebanyakan sich… boleh juga dikirim ke Nusa Kambangan.

(TINGKATAN - TINGAKATAN KORUPSI BERAPA YA ? KALAU ADA USULAN SILAHAKAN TULIS KE Gontha.com@web88888.com).

Saya jakin seyakin-yakin-nya, bahwa kalau sudah ada cukup 30 contoh dari masing masing kategori ini ditahan….. kemungkinan besar (sudah jakin tapi masih kemungkinan besar) korupsi akan berkurang dengan 80%. Lho kok hanya 80%…… soalnya saya jakin yang 20% lolos, alias ada bekingan-nya, yang mana DPR – MPR juga takut untuk menyelidiknya.

Ach….. namanya manusia.

Saya harap tulisan ini masih akan ada arsip-nya 20 tahun dari sekarang dan mungkin akan dikatakan Gontha.Com benar juga ….ya?

(Seperti CBS - Currency Boards System..... Kali....????).

Tapi enak juga kok ber angan – angan memberi sumbangsih pikiran bagi Negara meskipun tidak masuk diakal.

Maaf seribu maaf pada yang merasa tersinggung dalam tulisan ini dan pasti ada yang mengatakan : "Ini dia, maling teriak maling".

Copyright © 2005 Gontha.com, All Rights Reserved